Hasil Survei, Potensi Kecurangan Masih Tinggi di Pilkada Serentak - Bawaslu dan Panwaslu sebagai institusi pengawas punya pekerjaan rumah (PR) besar dalam pilkada serentak yang akan digelar di tanggal 9 Desember mendatang. Pasalnya potensi kecurangan dalam pemilihan kepala daerah langsung itu masih sangat tinggi. Bahkan 46 persen masyarakat tidak percaya pilkada berjalan dengan jujur dan adil. Hal itu tergambar dari hasil survei perilaku pemilih yang dirilis The initiative.Muhammad Dahlan, kepala peneiliti The Initiative mengungkapkan, survei yang dilakukan pihaknya digelar di kabupaten Gresik sejak tanggal 26-29 November 2015 dengan 245 responden. Survei menggunakan metode multistage random sampling lewat face to face interview. Kabupaten Gresik dipilih sebagai lokasi survei karena memiliki unsur sosiologis yang lengkap sebagai daerah industri sekaligus agraris. “Potensi kecurangan dalam pilkada serentak memang masih tinggi. Hal itu tergambar dari hasil survei kami di Gresik. Ini menjadi PR besar bagi lembaga pengawas pemilu untuk meminimalisir kecurangan sehingga bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pilkada yang jujur dan adil,”urai lulusan pasca sarjana Universitas Indonesia (UI) itu, Selasa (1/12).
Dosen Universitas Bung Karno (UBK) ini menguraikan, dari sekian potensi kecurangan, money politic atau politik uang menduduki peringkat pertama dengan prosentase mencapai 70,90 persen. Menyusul penggunaan uang pemda dalam pilkada dengan prosentase 10,60 persen, kemudian kolusi KPUD, Bawaslu dan Cabup dengan prosentase 9,50 persen. Berikutnya potensi suara hilang dengan prosentase 7 persen. Terakhir ancaman baik verbal maupun fisik dengan prosentase 2 persen. Dahlan khusus menyoroti tingginya potensi politik uang yang mencapai 70,90 persen. Saat didalami ternyata 38,70 persen responden mengetahui jumlah nominal politik uang. Sementara 61,30 persen responden mengaku tidak tahu nominal politik uang yang beredar dalam pilkada.
Dahlan membeberkan, pihaknya mendalami responden yang mengetahui nominal politik uang, hasilnya adalah 51,3 persen responden menjawab Rp50.000. Sementara 42,3 persen menjawab Rp20.000. Lalu ada 2,6 persen menjawab Rp75.000. Ada 2,5 persen responden menjawab Rp10.000. Dan 1,3 persen responden menjawab Rp100.000. “Sementara kalau dirata-rata nilai tengah politik uang adalah Rp40.000,”imbuh Dahlan. Terpisah, Airlangga Pribadi pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) menjelaskan, saat ini terjadi perluasan proses predatorisme politik di masyarakat. Bila sebelumnya elit melalui saluran patronase politik menyebarkan uang, maka sekarang warga dari tingkat jaringan terkecil juga menentukan tarif dari money politic. “Pragmatisme masyarakat semakin tinggi dan hal ini dimanfaatkan oleh elit politik untuk melakukan transaksi politik. Sehingga muncul istilah nomor piro wani piro atau NPWP,”pungkas Doktor ilmu politik dari Murdoch University, Australia ini. Sumber : Surya Online
