Hasil Quick Count Pilkada 

Struktur Kabinet Jokowi-JK dan Daftar Nama Menteri

Pengumuman Kabinet Jokowi Terbentur Perubahan Nomenklatur - Pengumuman susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terbentur perubahan nomenklatur pada susunan kabinet tersebut. Hal itu dikatakan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno, yang menjadi bagian dalam tim sinkronisasi pada Tim Transisi Jokowi-JK.

"Menurut Undang-Undang Kementerian itu, kalau ada perubahan nomenklatur, itu kan harus dimintakan pertimbangan pada DPR," kata Pratikno saat ditemui Kompas.com, Kompas TV, dan Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Pratikno menuturkan, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa perubahan nomenklatur kabinet harus melalui pertimbangan DPR. Ia tak mengetahui rinci apakah pertimbangan itu harus menyesuaikan jumlah komisi di DPR atau tidak. Yang pasti, kata Pratikno, Presiden harus meminta pertimbangan DPR sebelum kabinet tersebut ditetapkan dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Mengenai kabinet Jokowi-JK, kata Pratikno, ada beberapa nomenklatur yang berubah. Misalnya, rencana pemecahan nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset."Peru bahan nomenklatur itu untuk menekankan perubahan tanpa membawa konsekuensi pada struktur organisasi. Kontennya diperkuat, untuk menggarisbawahi mandat baru pada kementerian tersebut," ucapnya.

Hingga kini, Jokowi masih merahasiakan postur kabinet dan figur yang akan mengisi posisi menteri tersebut. Ia baru menyatakan bahwa kabinetnya akan diisi oleh 33 kementerian dengan empat menteri koordinator. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 kursi menteri akan diberikan untuk partai politik. - KOMPAS


Hingga Selasa (21/10/2014) malam, Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan struktur kabinet ataupun nama-nama menterinya. Tidak ada secuil informasi pun yang disampaikan oleh Jokowi ataupun Tim Transisi yang membantunya membuat postur kabinet tersebut.

Kompas.com memotret Rini Soemarno, Ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, ketika ia datang ke Istana Kepresidenan, Selasa. Saat itu, ada selembar kertas yang memperlihatkan sebuah bagan, diduga merupakan struktur kabinet Jokowi.

Bagan itu terdiri dari empat bagian yang diberi warna berbeda. Di atas tiap-tiap bagian terdapat tulisan kementerian koordinator dan diikuti kementerian-kementerian yang berada di bawahnya. Berikut ini daftar bagan yang terlihat dalam foto yang diabadikan Kompas.com tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (6 kementerian)
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan
4. Kementerian Hukum dan HAM
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
6. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Di samping bagan tersebut terdapat empat pos, yakni Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan satu pos lagi yang tidak jelas terbaca.

Kementerian Koordinator Kemaritiman (4 kementerian)
1. Kementerian Perhubungan
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Pariwisata
4. Kementerian ESDM

Tidak terlihat (10 kementerian)
1. Tidak terlihat
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi dan UKM
4. Kementerian Perindustrian
5. Kementerian Perdagangan
6. Kementerian Pertanian
7. Kementerian Ketenagakerjaan
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Kementerian Kehutanan
10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kementerian Koordinator Pembangunan ... (tidak terbaca dengan jelas, membawahi 8 kementerian)
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Kesehatan
3. Kementerian Sosial
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan
5. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Budikdasmen)
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti)
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga
8. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Di samping bagan kementerian itu, terdapat empat pos, yakni BKPM, Badan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), dan TNP2K.

Hingga berita ini ditayangkan, Kompas.com masih mengupayakan konfirmasi terhadap bagan-bagan di kertas tersebut. - KOMPAS
Baca SelengkapnyaStruktur Kabinet Jokowi-JK dan Daftar Nama Menteri

Penerimaan Praja IPDN - STPDN Tahun Ajaran 2014-2015

Pengumuman Penerimaan IPDN 2014 – 2015 – Pengumuman penerimaaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN atau dulu dikenal sebagai STPDN

Syarat Umum

Warga Negara Indonesia;
Usia Pelamar/Peserta Seleksi umum maksimal 21 (dua puluh satu) tahun per 21 Mei 2014 dan Peserta Seleksi PNS Tugas Belajar berumur Maksimal 24 (dua puluh empat) tahun per 21 Mei 2014 dan mempunyai masa kerja menjadi PNS minimal 2 (dua) tahun;
Tinggi badan peserta seleksi PRIA MINIMAL 160 CM dan WANITA MINIMAL 155 CM;
Tahun Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) pendaftar, yaitu tahun 2012, 2013 dan 2014;

Nilai rata-rata Ijazah/STTB SMA/MA minimal 7,00 (tujuh koma nol nol);
Tidak bertato atau bekas tato dan bagi peserta seleksi pria tidak ditindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama/adat;

Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak sesuai dengan unsur pemeriksaan kesehatan;
Bagi Pendaftar yang masih duduk di kelas XII pada tahun 2014, dapat mendaftarkan diri dengan menyertakan surat keterangan yang ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Sekolah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih duduk di kelas XII, atau menggunakan surat keterangan tanda lulus Ujian Nasional yang ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Sekolah;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian tingkat Kabupaten/Kota setempat;
Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)/Puskesmas Pemerintah setempat;
Surat Pernyataan belum pernah menikah/kawin, hamil/melahirkan dan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan yang diketahui orang tua/wali dan disahkan Kepala Desa/Lurah setempat, yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-.

Surat Pernyataan bersedia mentaati Peraturan Kehidupan Praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dikarenakan mengundurkan diri, diberhentikan dan/atau melanggar peraturan pendidikan dan diketahui oleh orang tua/wali, yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-.
Surat Pernyataan siap diberhentikan tanpa menuntut dimuka pengadilan melalui PTUN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi maupun menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan dan pengeroyokan, dan melakukan tindakan asusila, berdampak hukum atau tidak, yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-. (format surat pernyataan3);

Syarat Khusus

Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
Pasphoto berwarna menghadap kedepan dan tidak memakai kacamata, ukuran 3 x 4 cm sebanyak 6 (enam) lembar, dan 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
Foto ukuran post card (4R) yang menampilkan postur seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, posisi sikap sempurna, dengan pakaian putih lengan pendek dan celana panjang warna hitam bagi peserta pria, wanita menyesuaikan, sebanyak 1 (satu) lembar;
Menyerahkan berbagai surat pernyataan yang telah ditentukan;
Syarat pendaftaran disusun rapi dan dimasukkan kedalam stofmap berwarna biru bagi pelamar pria dan stofmap berwarna merah bagi pelamar wanita.

Tempat dan Waktu Pendaftaran:

Tempat Pendaftaran. Pendaftaran dilakukan oleh peserta seleksi CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2014/2015 pada Badan Kepegawaian Daerah atau sebutan lainnya di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Waktu Pendaftaran.

Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal Juli 2014.
Tahapan Seleksi
Tahapan Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2014/2015 menggunakan SISTEM GUGUR, meliputi:
Seleksi Administrasi;
Tes Kompetensi Dasar (TKD);
Tes Kesehatan;
Tes Kesamaptaan/Jasmani;
Tes Psikologi dengan penambahan sub item Tes Integritas dan Kejujuran;
Cek Ulang Kesehatan;
Cek Ulang Kesamaptaan/Jasmani; dan
Wawancara Penentuan Akhir (Pantukhir).

Materi Test Tulis

Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk mengukur kecerdasan majemuk (multiple intelligences) CPNS Calon Praja IPDN, disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang terdiri dari (Belajar Soal Soal TKP, TIU dan TWK Klik DISINI ):
Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Syarat dan Prosedur Pendaftaran IPDN

Syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar di IPDN atau Institut Pemerintahan dalam Negri di laksanakan di daerah Jalan Raya Jatinangor km 20, Sumedang, Jawa Barat dengan nomer telpon (022) 7798252 – 7798253 seperti berikut:
SKCK ( surat keterangan catatan kepolisian)
Fotokopi Ijazah dan STTB (SMK/SMA/MA) dengan minimum nilai rata-rata 7,00 dengan legalisir dari sekolahan
Tinggi badan minimal untuk pria 160 cm dan tinggi badan untuk wanita minimal 155 cm
Membawa Surat Keterangan dari dokter bahwa anda tidak bertato, tidak cacat, tidak buta warna bisa anda cari di Puskesmas di kecamatan atau didaerah terdekat anda.

Bebas dari Narkoba
Surat Keterangan Belum pernah menikah yang disyahkan dari kepala desa dan membuat surat pernyataan bahwa anda siap tidak menikah ketika pendidikan selama 4 tahun dengan diberi materai 6000
Pas foto berukuran 3X4 berjumlah 5 lembar ( hitam putih)
Bagi Siswa yang belum Mempunyai STTB bisa menggunakan surat keterangan dari kepala sekolah
Jika Mengundurkan diri ketika proses pendidikan berlangsung atau melanggar peraturan di IPDN harus mengembalikan semua biaya yang sudah di keluarkan pemerintah yang tertulis dalam surat pernyataan bermaterai 6000 dari keterangan Orang tua
Surat pernyataan sanggup mematuhi pendidikan dan peraturan di IPDN dengan memakai materai 6000 dari surat keterangan pernyataan orang tua
Harus Lulus Semua Tes Kesehatan yang diuji dari Tim Penguji , Lulus Tes Psikotes dan Test Akedemik dengan materi test yaitu PPKN +UUD 45, BI( Bhs Indonesia dan Bhs Inggris) pengetahuan Umum dan MTK.

Biaya Sekolah Ikatan Dinas Ini Gratis ditanggung oleh pemerintah dan jika anda mengundurkan diri sanggup mengembalikkan biaya tersebut jika anda ingin mengkontak silahkan anda hubungi atau mendatangi lokasi kampus di Jalan Raya Jatinangor km 20, Sumedang, Jawa Barat dengan nomer telpon (022) 7798252 – 7798253.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Praja IPDN - STPDN Tahun Ajaran 2014-2015

Pengumuman CPNS Dilakukan Bertahap Mulai November

Info CPNS 2014 terbaru, pengumuman CPNS bakal dilakukan secara bertahap mulai bulan November. Kelulusan CPNS ini tidak akan dilakukan secara serentak. Demikian penjelasan dari KemenPAN-RB.

Arizal berikan informasi demikian jika pengumuman CPNS November baru sebatas instansi pusat. Sedangkan untuk daerah belum bisa dilakukan. sisten Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) itu menambahkan jika hingga saat ini sudah ada 18 instansi pusat yang hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) sudah diserahkan ke Panselnas.

Langkah selanjutnya, 18 instansi tersebut tinggal umumkan hasil TKD kepada peserta tes. Nantinya, yang lolos passing grade masih harus ikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB). Begitulah proses yang wajib dilalui oleh peserta.

“Nah saat ini instansinya masih melaksanakan TKB, hasilnya nanti diserahkan ke panselnas lagi untuk diintegrasikan dengan hasil TKD,” imbuh Arizal.

Instansi yang tidak laksanakan TKB maka hasil TKD bisa langsung diumumkan. Hingga sejauh ini belum ada satu instansi pun yang umumkan kelulusan CPNS karena rata-rata masih laksanakan seleksi di TKB.

Sebelumnya diwartakan jika masyarakat peserta tes CPNS tahun ini diminta bersabar untuk menunggu pengumuman CPNS. Selalu cek informasi kelulusan dari instansi terkait yang nantinya akan menempel pengumuman berdasar olahan data dari Peanselnas. Waspada terhadap praktek penipuan yang bisa jadi mengatasnamakan informasi pengumuman CPNS.

Pengumuman CPNS Wajib Ditempel Instansi Penerima

Info CPNS 2014 terbaru dan berita CPNS terkini, olahan data dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah bersifat final. Sehingga data hasil kelulusan tidak bisa diotak-atik.

Hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) para peserta CPNS bersifat final dan karenanya meski Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah miliki kewenangan umumkan hasil seleksi bukan berati mereka bisa mengubah data olahan Panselnas.

“Keputusan Panselnas sifatnya final, jadi PPK tinggal tempel saja hasil olahan Panselnas,” terang Arizal, Asisten Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB.

Pengumuman CPNS tahun ini tidak hanya berdasar nama yang memenuhi nilai ambang batas. Sebab, nama yang diumumkan disesuaikan dengan rangking dari hasil res. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan pada tahun lalu.

Tahun lalu, pengumuman CPNS hanya cantumkan nama-nama yang lulus passing grade dengan sistem perangkingan random. Sedangkan instansi tahun ini hanya tinggal menempel saja hasil tes yang diterima oleh Panselnas.

“Nah instansi itu, apa yang didapat dari Panselnas tinggal ditempel saja. Nanti ketahuan berapa peserta yang akan diambil sesuai formasi yang disiapkan,” lanjut Arizal.

Jika hanya tinggal menempel hasil olahan Panselnas saja maka tidak ada alasan bagi PPK untuk menunda waktu pengumuman. Sebab, data yang diberikan sudah final dan tidak perlu diolah lagi.

“Instansi yang melaksanakan TKB atau tidak, harus mengumumkan kelulusan CPNS yang sudah diolah Panselnas. Karena di dalam PermenPAN-RB, Panselnas diberikan kewenangan mengolah data hasil TKD dan TKB,” tegas Arizal. - aktualpost
Baca SelengkapnyaPengumuman CPNS Dilakukan Bertahap Mulai November