Hasil Quick Count Pilkada 

Pengumuman Seleksi Administrasi PKD Pemilu 2024

Pengumuman Seleksi Administrasi PKD Pemilu 2024Jadwal pengumuman seleksi administrasi Panwaslu Desa atau PKD Pemilu 2024. Jadwal perpanjangan pendaftaran PKD Pemilu 2024 di desa yang belum mencukupi kouta baru saja berakhir pada Kamis (26/1/2023). Setelah tahapan tersebut sesuai dengan jadwal pembentukan anggota PKD Pemilu 2024.

Akan dilakukan rapat pleno untuk menentukan peserta yang lulus seleksi administrasi PKD Pemilu 2024 yang berlangsung Jumat (27/1/2023). Maka dari itu bagi Anda yang telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota PKD Pemilu 2024 perbanyak doa agar mendapatkan hasil yang terbaik. Dimana penerimaan anggota PKD Pemilu 2024 berjumlah satu orang di setiap Desa.

Untuk jadwal pengumuman hasil seleksi peserta PKD Pemilu 2024 akan diumumkan pada 28 Januari 2023. Anda dapat melihat pengumuman seleksi adminitrasi PKD di kantor Panwascam masing-masing atau melalui web dan media sosial resminya. Bagi calon anggota PKD Pemilu 2024 yang lolos seleksi adminitrasi akan mengikuti seleksi selanjutnya.

Seleksi selanjutnya yang akan dihadapi para calon anggota PKD Pemilu 2024 yaitu seleksi wawancara. Seleksi wawancara yang akan dilaksanakan oleh anggota Panwascam di masing-masing kecamatan berlangsung pada 31 Januari- 2 Februari 2023. Jadwal tersebut berdasarkan jadwal penetapan pembentukan anggota PKD Pemilu 2024 yang diatur oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dalam pembentukan anggota calon PKD Pemilu 2024 ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Di antaranya tahapan seleksi administrasi, kemudian tahap tes wawancara yang menjadi penentuan bagi kelulusan Anda. Pembentukan anggota PKD berlangsung selama satu bulan lebih yakni dari 9 Januari hingga 11 Februari 2023. Selama waktu tersebut dilaksanakan serangkaian tahap seleksi mulai dari pengumuman pendaftaran PKD Pemilu 2024 hingga tahap penyerahan laporan akhir.
Baca SelengkapnyaPengumuman Seleksi Administrasi PKD Pemilu 2024

Pencairan Gaji ke-13 bagi PNS TNI dan Polri 2020

Kapan Gaji ke-13 cair bagi PNS TNI dan Polri 2020
Pencairan gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri masih dalam pembahasan. Hal ini diungkapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sama dengan tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13 merupakan tambahan penghasilan bagi PNS.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa memastikan pencairan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pemerintah hingga saat ini belum melakukan pembahasan mengenai pencairan gaji ke-13.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Pihaknya mengaku belum bisa menjawab mengenai pencairan gaji ke-13. Pasalnya, pemerintah masih fokus dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa gaji ke-13 telah masuk daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Adapun pada tahun lalu, pembayaran gaji ke-13 dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada, yakni pada Juni 2019.
Baca SelengkapnyaPencairan Gaji ke-13 bagi PNS TNI dan Polri 2020

Wajib Registrasi Ulang Kartu Sim Prabayar

Wajib Registrasi Ulang Kartu Sim PrabayarKementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mewajibkan pengguna kartu SIM prabayar meregistrasi kartunya. Dalam hal ini, registrasi harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Agar lebih efektif, registrasi akan dilengkapi validasi data yang dilakukan masing-masing operator telekomunikasi. Tujuannya, untuk mencocokkan data yang dimasukkan pengguna dengan data kependudukan yang ada di Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Kemkominfo menegaskan, proses registrasi harus dilakukan sebelum 28 Februari 2018. Jika tidak, kartu SIM prabayar, baik yang perdana maupun milik pengguna lama, tidak akan bisa diaktifkan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan pelanggan yang bersangkutan tidak melakukan registrasi, kartu SIM pelanggan tersebut akan diblokir.

Baca SelengkapnyaWajib Registrasi Ulang Kartu Sim Prabayar

Kerajaan Kamboja Peringati Hari Kemerdekaan

បុណ្យ​ឯករាជ្​យជាតិ - Hari Kemerdekaan KambojaKerajaan Kamboja បុណ្យ​ឯករាជ្​យជាតិ adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh Semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Nama resmi negara ini dalam bahasa Indonesia adalah Kerajaan Kamboja បុណ្យ​ឯករាជ្​យជាតិ (Bahasa Inggris: Kingdom of Cambodia), merupakan hasil terjemahan dari bahasa Khmer Preăh Réachéanachâk Kâmpŭchéa. Sering disingkat menjadi Kampuchea (Bahasa Khmer: បុណ្យ​ឯករាជ្​យជាតិ ). Kata Kampuchea berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu Kambuja.

Pada tanggal 9 November 1953, Perancis memberikan kemerdekaan បុណ្យ​ឯករាជ្​យជាតិ untuk Kamboja dan pada saat itu Sihanouk menyatakan bahwa Kamboja merupakan negara netral yang tidak terlibat dalam perang Vietnam. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional dibawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Kamboja (Bahasa Khmer: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា. Dibaca: Kampuchea). Secara resmi bernama Kerajaan Kamboja, adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Luas totalnya adalah 181.035 km2. Berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di sebelah utara, Vietnam di sebelah timur, dan Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap melintasi negara ini. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh Indochina antara abad ke-11 dan 14.

Negara Kamboja (Bahasa Khmer : បុណ្យ​ឯករាជ្​យជាតិ ) adalah nama resmi dari Kamboja 1989 sampai 1993 .Nama Kamboja ini tidak diakui secara internasional. Ibu kota Kamboja yaitu Phnom Penh, Bahasa Nasional kamboja yaitu Bahasa Khmer, Negara Kamboja berasal dari Republik Rakyat Kamboja , yang didirikan pada tahun 1979 setelah negara yang didirikan oleh Pol Pot dan Khmer Merah nya yang dinamakan Republik Demokratik Kampuchea dikalahkan. Republik Rakyat Kampuchea, bagaimanapun tetap berdiri dengan hanya pengakuan beberapa negara, seperti Vietnam dan Uni Soviet . Dalam PBB Kamboja (atau Kampuchea) tetap diwakili oleh rezim Demokratik Kamboja. Untuk mengandalkan masyarakat internasional lebih simpatik di Republik Rakyat Kamboja pada tahun 1989 negara ini berganti nama menjadi Negara Kamboja dan pada 1991) struktur pemerintahan komunis negara dihapuskan.

Pada 15 Maret 1992 negara ini berakhir ketika pemerintah Kamboja diambil alih oleh Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja. Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat Kepala Negara menjabat sebagai Kepala Negara, tetapi tidak memerintah. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri ( Council of Minister ). Kepala Negara Norodom Sihamoni naik tahta pada tanggal 29 oktober 2004. បុណ្យ​ឯករាជ្​យជាតិ
Baca SelengkapnyaKerajaan Kamboja Peringati Hari Kemerdekaan

Menteri Hasil Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi

Data 6 Menteri Hasil Reshuffle Kabinet Kerja JokowiPresiden Jokowi resmi melantik lima menteri baru dan satu pejabat setingkat menteri yang menggantikan posisi orang-orang lama di kabinetnya pada Rabu (12/8/2015). Menteri baru hasil reshuffle Kabinet Kerja ini di antaranya mengisi pos Menko Polhukam dan Sekretaris Kabinet.

Nama-nama yang masuk ke dalam jajaran menteri hasil reshuffle kabinet Kerja adalah Darmin Nasution (Menko Perekonomian), Rizal Ramli (Menko Maritim), Luhut Panjaitan (Menko Polhukam), Thomas Lembong (Menteri Perdagangan), Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), dan Sofyan Djalil yang dipindahkan menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Desakan agar Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet kerjanya, sudah muncul sejak awal pemerintahan. Dan hari ini, setelah isu reshuffle menggelembung sejak Rabu pagi, akhirnya perubahan itu terjadi. Dalam pelantikan yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta pukul 13.30 WIB, Presiden Jokowi mengumumkan enam menteri ‘baru’ adalah,

1. Darmin Nasution ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil.
2. Rizal Ramli ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.
3. Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
4. Thomas Lembong ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel.
5. Pramono Anung ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjojanto.
6. Sofyan Djalil ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggantikan Andrinof Chaniago.

Dari enam nama yang muncul, yang paling menggelitik adalah posisi Pramono Anung. Politisi senior PDI Perjuangan ini mendapatkan posisi yang sebelumnya dimiliki Andi Widjojanto. Sekretaris Kabinet adalah posisi sentral, dan sepanjang awal pemerintahan Jokowi, kerap disorot karena beberapa pernyataan kontroversial Andi Widjojanto.

Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjabat posisi Kepala Staf Kepresidenan RI, mendapatkan tugas di pos Menko Polhukam. Ia juga menggantikan sosok yang cukup memancing perdebatan di awal pemerintahan Jokowi, Tedjo Edi Purdijatno.
Baca SelengkapnyaMenteri Hasil Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi

Peraturan Menteri 1 Juli Gaji Ke-13 PNS Cair

1 Juli 2015 Gaji Ke-13 PNS CairPemerintah Kota (Pemkot) Bitung, Sulawesi Utara, akan menyalurkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 1 Juli 2015. "Sudah diinstruksikan mulai 1 Juli gaji ke-13 akan dicairkan," kata Wali Kota Bitung Hanny Sondakh, Selasa (30/6/2015). Hanny mengatakan pembayaran tersebut menindaklanjuti dasar aturan pencairan gaji tersebut yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

"Dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK 05/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan," kata Sondakh.

Peraturan menteri tersebut telah dikeluarkan tanggal 22 Juni 2015 lalu. Sondakh menyampaikan pembayaran gaji ke- 13 yang akan disalurkan, dapat digunakan sesuai peruntukan. "Yakni membayar biaya pendidikan anak yang akan memasuki tahun ajaran baru sekolah," ujar Sondakh. Menurutnya, Kepentingan pendidikan anak harus menjadi prioritas utama, karena itu gaji ke- 13 dibutuhkan pegawai untuk membiayai pendidikan serta membeli perlengkapan sekolah. *ant
Baca SelengkapnyaPeraturan Menteri 1 Juli Gaji Ke-13 PNS Cair

Profil dan Biodata Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kabinet pemerintahannya (kabinet indonesia hebat) di Istana Presiden, Jakarta, Minggu, 26 Oktober 2014. Dalam kabinet yang dinamai Kabinet Kerja itu, ada 34 nama Menteri terpilih. Berikut ini susunan Kabinet Kerja (Kabinet Indonesia Hebat) Presiden Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019.

1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menteri Koordinator Kemaritiman: Indroyono Soesilo
4. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto
5. Menteri Koordinator Perekonomian: Sofyan Djalil
6. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan
8. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
9. Menteri Pariwisata: Arief Yahya
10. Menteri ESDM: Sudirman Said
11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
14. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly
15. Menteri Kominfo: Rudiantara
16. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
17. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
18. Menteri Negara BUMN: Rini M. Soemarno
19. Menteri Koperasi dan UMKM: A.A. Gusti Ngurah Puspayoga
20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin
21. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel
22: Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
24. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
25. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Siti Nurbaja
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin
28. Menteri Kesehatan: Nila F. Moeloek
29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Peranan Wanita: Yohanan Yambise
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
32. Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Muhammad Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
34. Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far

#Untuk Biografi Lengkapnya, lihat disini : Biografi Lengkap Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaProfil dan Biodata Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi

Inilah Susunan Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK

Menyambut pengumuman anggota kabinet yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo.

Pukul 16.00 -- Sejumlah calon menteri, Yuddy Chrisnandi, Tjahjo Kumolo, Siti Nurbaya, Hanif Dhakiri, Sudirman Said, Ryamizard Ryacudu sudah mulai berdatangan di Istana Negara. Tapi, tak ada satu pun yang membawa istri seperti yang diumumkan sebelumnya oleh eks Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto.

Pukul 16.15-- Pantauan di Istana Negara, tampak persiapan sudah dibuat di halaman Istana Negara. Podium sudah berdiri.

Pukul 16.17-- Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terlihat berjalan dari Istana Merdeka menuju ke Wisma Negara.

Pukul 16.27 -- Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sedianya akan mengumumkan susunan kabinetnya pukul 16.00. Hal itu disampaikan disebut eks Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto. Namun, pengumuman ditunda sampai pukul 17.00.

Pukul 16.50 -- Bos Susi Air, Susi Pudjiastuti, sudah berada di Istana Negara saat ini. Memakai baju putih, Susi tampak santai. Rambutnya diikat dengan sederhana.

Pukul 17.00 -- Para calon menteri sudah mulai bersiap di Istana Negara. Mereka berbaju putih. Wajah mereka tampak ceria. Bahkan sudah ada yang berfoto dan menyebarkan fotonya di media sosial. 

Pukul 17.15 -- Presiden Jokowi dan Wapres JK sudah memasuki halaman Istana Negara. Mereka memakai baju putih dan celana hitam dan didampingi istri mereka.

Pukul 17.17-- Presiden Jokowi mengatakan kabinetnya disebut "Kabinet Kerja". "Pengumuman ini," kata Jokowi, "lebih cepat delapan hari dari amanat undang-undang yang seharusnya 14 hari."

Pukul 17.19-- Kata Presiden Jokowi, lamanya pengumuman kabinet baru karena adanya kehati-hatian. Jokowi mengaku membutuhkan bantuan dari KPK dan PPATK.

Pukul 17.21-- Presiden Jokowi mulai mengenalkan calon menterinya dan meminta mereka maju ke depan.

Pukul 17.25 -- Presiden Jokowi mulai mengenalkan Susi Pudjiastusi dan Ignasius Jonan sebagai menteri Kelautan dan Maritim serta Menteri Perhubungan dan meminta mereka maju ke depan. 


Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf kalla sudah mengumumkan 34 orang menterinya di halaman belakang Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014) pukul 17.20 WIB. Dalam sambutannya, Jokowi menamakan kabinetnya sebagai Kabinet Kerja. Hampir semua calon menteri yang dipanggil mengenakan kemeja putih seperti dikenakan Jokowi-JK. Berikut nama-nama mereka.

1. Sekretaris Negara, Pratikno
2. Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago
3. Menteri Kemaritiman, Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata, M Yahya
7. Menteri ESDM, Sudirman Said
8. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdjianto
9. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo
10. Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi
11. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu
12. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly
13. Menteri Komunikasi dan Informatikan, Rudiantara
14. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Crisnandi
15. Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil
16. Menteri Keuangan, Bambang Sumantri Brodjonegoro
17. Menteri BUMN, Rini M Soemarno
18. Menteri Koperasi dan UMKM, AA Ngurah Puspayoga
19. Menteri Perindustrian, Saleh Husin
20. Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel
21. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
22. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri
23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat, Basuki Hadimuljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaja
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Musyidan Baldan
26. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani
27. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin
28. Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek
29. Menteri Sosial, Khofifah Indra Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, Anies Baswedan
32. Menteri Ristek dan Dikti, M Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrawi
34. Menteri PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar
Baca SelengkapnyaInilah Susunan Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK

Pengumuman Kabinet Jokowi Penuh Tanda Tanya

Kapan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan struktur kabinetnya, hingga Kamis (23/10/2014) ini masih menjadi misteri. Tak ada yang tahu di mana dan kapan pastinya pengumuman penting itu akan dilakukan. Wapres Jusuf Kalla menyebut mungkin saja hari ini ada besok, tetapi itu juga tak pasti.

Bahkan, Rabu (22/10/2014) kemarin sempat terjadi kehebohan di Pelabuhan Tanjung Priok karena diduga menjadi tempat pengumuman. Sejak pagi kemarin Jokowi sudah memberikan tanda-tanda akan mengumumkan kabinetnya. Sejumlah persiapan dan pengamanan super ketat juga terlihat di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun tak ada yang bisa memastikan apakah segala kehebohan itu untuk pengumuman struktur kabinet Jokowi-JK. Banyak momen yang misterius terjadi kemarin. Berikut 4 momen penuh tanda tanya kala Jokowi akan mengumumkan kabinetnya:

1. Sebut 3 Lokasi untuk Umumkan Kabinet

Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengumumkan kabinet pemerintahannya Rabu (22/10/2014). Namun, Jokowi belum memastikan di mana lokasi yang tepat untuk mengumumkan kabinetnya. "Mungkin kalau tidak di Pluit, Tanah Abang atau mungkin juga di Tanjung Priok," ujar Jokowi kepada wartawan di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014). Saat ditanya kembali oleh wartawan soal kemungkinan akan diumumkan di Tanah Abang, Jokowi tidak memberi jawaban pasti. "Saya bilang mungkin bisa di sana, mungkin bisa di Pluit, mungkin di Tanjung Priok," jawab Jokowi lagi.

2. Jumpa Pers di Bawah Pohon Ki Hujan

Siang hari, para wartawan Istana diminta berkumpul di halaman, tepatnya di bawah pohon trembesi Ki Hujan. Jokowi akan jumpa pers untuk pertama kalinya sejak dilantik jadi presiden. Spekulasi pun berhembus, ini bakal jadi momen pengumuman menteri. Namun ternyata, Jokowi bicara soal lain. Didampingi para petinggi TNI dan Kapolri, mantan Gubernur DKI itu menyampaikan soal isu pertahanan. Jokowi juga sempat ditanya soal menteri, namun hanya menjawab ada 8 nama yang tak diperbolehkan oleh KPK dan PPATK untuk menjadi menteri. Selain itu, tak ada lagi informasi yang baru dari Jokowi. Pengumuman mentri pun tetap jadi misteri.

3. Kehebohan di Pelabuhan Tanjung Priok

Pengamanan di sekitar pelabuhan, Rabu siang kemarin, khususnya di dermaga 300 atau dermaga kepanduan diperketat. Salah satu petugas peti kemas di Dermaga 300, Terminal 3, Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan sejak pukul 12.00 WIB Rabu (22/10/2014), puluhan petugas kepolisian, TNI, dan Paspampres melakukan pengecekan keamanan laut di sekitar Terminal 3, Pelabuhan Tanjung Priok. Ia menjelaskan, panggung untuk Jokowi mengumumkan kabinetnya telah berada di dermaga sejak Selasa (21/10). Akibat pengetatan pengamanan itu, aktivitas di dermaga tersebut sempat dihentikan.

Panggung dengan lampu konser sudah didirikan. Lalu ada 33 life jacket dan helm dipajang di sebuah meja besar. Spekulasi soal pengumuman menteri pun semakin menjadi. Sorenya, wartawan Istana diberangkatkan ke Pelabuhan. Rumor muncul Jokowi akan menyusul sekitar pukul 19.00 WIB. Namun ternyata semua batal. Lampu konser yang sudah dinyalakan akhirnya mati. Life jacket dan helm pun dirapikan lagi. Tak ada pengumuman apa pun di Priok.

4. Misteri Terbukanya Pintu Istana dan Rumah Megawati

Kabar yang santer beredar, Presiden Joko Widodo akan menghadiri acara akbar di pelabuhan Tanjung Priok pukul 19.00 WIB. Namun hingga pukul 19.15 WIB belum ada tanda-tanda mobil kepresidenan meninggalkan Istana Merdeka. Pantauan detikcom Rabu (22/10/2014) di pintu gerbang Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pintu gerbang sempat dibuka pukul 18.30 WIB. Pintu gerbang dibuka adalah tanda akan ada kendaraan yang keluar atau masuk. Namun hingga 20 menit, tak ada satu pun yang lewat. Akhirnya pintu tersebut kembali ditutup oleh anggota Paspampres. Pintu gerbang biasanya mulai dibuka ketika mobil RI-1 telah parkir di halaman Istana. Namun mobil itu hingga kini belum menampakkan diri. Sedangkan sejumlah personel Patwal baik yang menggunakan mobil maupun motor sudah siaga di Jalan Medan Merdeka Utara, siap mengawal Presiden Jokowi ke mana pun pergi.

Di saat yang berbeda, mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto tampak tiba di rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Ia datang bersama Danpaspamres Mayjen Andika Perkasa, yang bertanggung jawab atas keamanan Presiden Jokowi. Andika datang menggunakan jip protokoler hitam bernomor B 1896 RFY. Andika meninggalkan rumah Megawati sekitar pukul 19.00 WIB. Sedangkan Andi Widjajanto tetap tinggal. Apakah di antara rombongan itu terdapat Jokowi? - DETIK
Baca SelengkapnyaPengumuman Kabinet Jokowi Penuh Tanda Tanya

Struktur Kabinet Jokowi-JK dan Daftar Nama Menteri

Pengumuman Kabinet Jokowi Terbentur Perubahan Nomenklatur - Pengumuman susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terbentur perubahan nomenklatur pada susunan kabinet tersebut. Hal itu dikatakan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno, yang menjadi bagian dalam tim sinkronisasi pada Tim Transisi Jokowi-JK.

"Menurut Undang-Undang Kementerian itu, kalau ada perubahan nomenklatur, itu kan harus dimintakan pertimbangan pada DPR," kata Pratikno saat ditemui Kompas.com, Kompas TV, dan Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Pratikno menuturkan, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa perubahan nomenklatur kabinet harus melalui pertimbangan DPR. Ia tak mengetahui rinci apakah pertimbangan itu harus menyesuaikan jumlah komisi di DPR atau tidak. Yang pasti, kata Pratikno, Presiden harus meminta pertimbangan DPR sebelum kabinet tersebut ditetapkan dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Mengenai kabinet Jokowi-JK, kata Pratikno, ada beberapa nomenklatur yang berubah. Misalnya, rencana pemecahan nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset."Peru bahan nomenklatur itu untuk menekankan perubahan tanpa membawa konsekuensi pada struktur organisasi. Kontennya diperkuat, untuk menggarisbawahi mandat baru pada kementerian tersebut," ucapnya.

Hingga kini, Jokowi masih merahasiakan postur kabinet dan figur yang akan mengisi posisi menteri tersebut. Ia baru menyatakan bahwa kabinetnya akan diisi oleh 33 kementerian dengan empat menteri koordinator. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 kursi menteri akan diberikan untuk partai politik. - KOMPAS


Hingga Selasa (21/10/2014) malam, Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan struktur kabinet ataupun nama-nama menterinya. Tidak ada secuil informasi pun yang disampaikan oleh Jokowi ataupun Tim Transisi yang membantunya membuat postur kabinet tersebut.

Kompas.com memotret Rini Soemarno, Ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, ketika ia datang ke Istana Kepresidenan, Selasa. Saat itu, ada selembar kertas yang memperlihatkan sebuah bagan, diduga merupakan struktur kabinet Jokowi.

Bagan itu terdiri dari empat bagian yang diberi warna berbeda. Di atas tiap-tiap bagian terdapat tulisan kementerian koordinator dan diikuti kementerian-kementerian yang berada di bawahnya. Berikut ini daftar bagan yang terlihat dalam foto yang diabadikan Kompas.com tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (6 kementerian)
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan
4. Kementerian Hukum dan HAM
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
6. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Di samping bagan tersebut terdapat empat pos, yakni Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan satu pos lagi yang tidak jelas terbaca.

Kementerian Koordinator Kemaritiman (4 kementerian)
1. Kementerian Perhubungan
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Pariwisata
4. Kementerian ESDM

Tidak terlihat (10 kementerian)
1. Tidak terlihat
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi dan UKM
4. Kementerian Perindustrian
5. Kementerian Perdagangan
6. Kementerian Pertanian
7. Kementerian Ketenagakerjaan
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Kementerian Kehutanan
10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kementerian Koordinator Pembangunan ... (tidak terbaca dengan jelas, membawahi 8 kementerian)
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Kesehatan
3. Kementerian Sosial
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan
5. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Budikdasmen)
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti)
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga
8. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Di samping bagan kementerian itu, terdapat empat pos, yakni BKPM, Badan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), dan TNP2K.

Hingga berita ini ditayangkan, Kompas.com masih mengupayakan konfirmasi terhadap bagan-bagan di kertas tersebut. - KOMPAS
Baca SelengkapnyaStruktur Kabinet Jokowi-JK dan Daftar Nama Menteri

Susunan Acara Pelantikan Jokowi-JK di MPR RI

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla (JK), akan dilantik besok, 20 Oktober 2014. Acara pelantikan akan dimulai pada pukul 08.30 WIB.

"Pukul 08.30 WIB, sidang paripurna MPR diawali, penyerahan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden, dari ketua KPU kepada Pimpinan MPR," kata Sekretaris jenderal MPR RI Eddie Siregar, dalam keterangannya, Minggu (19/10/2014).

Berikut Susunan Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI:

08.00 : Penerimaan Anggota serta Undangan
09.21 : Kehadiran Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla (JK)
09.23 : Kehadiran Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi)
09.25 : Kehadiran Wakil Presiden Boediono
09.27 : Kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
09.29 : Kehadiran Tamu Negara
10.00 : Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
10.02 : Mengheningkan Cipta dipimpin Ketua MPR
10.05 : Pembukaan Sidang Paripurna MPR
- Pembacaan Keputusan KPU oleh Ketua MPR
10.12 : Pengucapan Janji/Sumpah Presiden
10.16 : Pengucapan Janji/Sumpah Wakil Presiden
10.20 : Penandatanganan Berita Acara Pelantikan
10.23 : Penyerahan Berita Acara Pelantikan oleh Ketua MPR
10.25 : Ketua MPR melanjutkan memimpin sidang paripurna
10.45 : Pidato Presiden Terpilih
11.05 : Doa bapak Lukman Hakim Saifuddin
10.08 : Penutupan Sidang Paripurna
11.10 : Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
11.12 : Sidang Paripurna selesai.


Setelah acara pelantikan tersebut, akan diadakan foto bersama presiden beserta istri, wakil presiden beserta istri, bapak Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri, dan bapak Prof Dr. Boediono beserta istri dan Pimpinan MPR beserta isteri di depan pintu masuk ruang sidang paripurna.metrotvnews.
Baca SelengkapnyaSusunan Acara Pelantikan Jokowi-JK di MPR RI

Hasil Polling Calon Anggota Kabinet Jokowi-JK

44 Kandidat Anggota Kabinet Jokowi-JK hasil Polling kandidat anggota kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dibuka di situs www.kabinetrakyat.org telah selesai. Sebanyak 42 calon anggota kabinet dijaring dalam pemilihan tersebut.

"Kami diterima Pak Jokowi pukul 08.30 WIB pagi tadi. Kami sudah sodorkan nama-nama ini ke beliau," ujar M Rahman, koordinator admin situs www.kabinetrakyat.org, seusai bertemu Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Berikut daftar 42 kandidat calon anggota kabinet dengan keterpilihan tertinggi:

1. Menteri Pendidikan Nasional: Anies Baswedan dengan 3.032 pemilih.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Poltak Sitanggang dengan 2.753 pemilih.
3. Menteri Perindustrian: Dahlan Iskan dengan 2.604 pemilih.
4. Jaksa Agung: Abraham Samad dengan 2.559 pemilih.
5. Menteri Sekretaris Negara: Maruarar Sirait 2.534 pemilih.
6. Menteri Kesehatan: Ribka Tjibtaning 2.379 pemilih.
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Erwin Usman dengan 2.369 pemilih.
8. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Najwa Shihab dengan 2.346 pemilih.
9. Menteri Luar Negeri: Hikmahanto Juwana dengan 2.195 pemilih.
10. Kepala BNP2TKI: Anis Hidayah dengan 2.155 dengan pemilih.
11. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa dengan 2.127 pemilih.
12. Menteri Agama: Komarudin Hidayat dengan 2.111 pemilih.
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Rieke Diah Pitaloka dengan 2.109 pemilih.
14. Menteri Perumahan Rakyat: Mohammad Jehansyah Siregar dengan 2.102 pemilih.
15. Menteri Dalam Negeri: Basuki Tjahaja Purnama dengan 2.091 pemilih.
16. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan dengan 2.087 pemilih.
17. Menteri Riset dan Teknologi: Yohanes Surya dengan 2.067 pemilih.
18. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat: Tri Rismaharini dengan 2.035 pemilih.
19. Menteri Pemuda dan Olahraga: Adian Napitupulu dengan 1.966 pemilih.
20. Menteri Komunikasi dan Informatika: Onno W Purba dengan 1.966 pemilih.
21. Menteri Koordinator Perekonomian: Faisal Basri dengan 1.897 pemilih.
22. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal: Indra J Piliang dengan 1.894 pemilih.
23. Menteri Pertanian: Dwi Adreas Santosa dengan jumlah 1.888 pemilih.
24. Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN): Usep Setiawan dengan 1.880 pemilih.
25. Menteri Hukum dan HAM: Zainal Arifin Muchtar dengan 1.863 pemilih.
26. Menteri Kelautan dan Perikanan: Hugua dengan 1.859 pemilih.
27. Menteri Pembangunan Perencanaan Negara/Bappenas: Agus Suhartono dengan 1.830 pemilih.
28. Menteri Perdagangan: Marie Elka Pangestu dengan 1.822 pemilih.
29. Menteri Keuangan: Hendrawan Supratikno dengan 1.777 pemilih.
30. Menteri Pekerjaan Umum: Marwan Jafar dengan 1.762 pemilih.
31. Menteri Pertahanan: Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin dengan 1.759 pemilih.
32. Kepala Badan Intelijen Negara: As'ad Said Ali dengan 1.747 pemilih.
33. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: Budiman Sudjatmiko dengan 1.743 pemilih.
34. Kepala BKPM: Ichsanoodin Noorsy dengan jumlah 1.634 pemilih.
35. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan: TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dengan 1.624 pemilih.
36. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Wanda Hamidah dengan 1.584 pemilih.
37. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Edwin H Sukowati dengan 1.567 pemilih.
38. Menteri Kehutanan: Chalid Muhammad dengan 1.493 pemilih.
39. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Komarudin Watubun dengan 1.315 pemilih.
40. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung Wibowo dengan 1.152 pemilih.
41. Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Budi Arie Setiadi dengan 928 pemilih.
42. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Eko Teguh Paripurno dengan 720 pemilih.

Berdasarkan statistik terhadap hasil jajak pendapat tersebut, kandidat menteri yang beragama Islam sebanyak 92 orang dan non-Muslim sebanyak 31 orang.

Berdasarkan usia, kandidat menteri yang memiliki usia 60 tahun ke atas sebanyak 11 orang, usia 50-59 tahun sebanyak 42 orang, usia 40-49 tahun sebanyak 48 orang, dan usia 30-39 tahun sebanyak 22 orang.

Dilihat dari latar belakang partai atau nonpartai, sebanyak 71 orang tidak berafiliasi dengan partai politik dan 51 orang berafiliasi dengan partai politik. Sebanyak 32 orang asal PDI-P, 13 orang dari Partai Nasdem, 6 orang dari PKB, dan satu orang asal Partai Hanura.

Jajak pendapat tersebut dimulai sejak 27 Juli 2014 pukul 03.00 WIB hingga 4 September 2014 pukul 00.01 WIB. Jajak pendapat digelar dengan metode satu akun Facebook untuk satu pos kementerian.

Polling memberikan ruang bagi masyarakat memilih usulan di luar daftar yang ditampilkan. Tercatat, jumlah kunjungan ke situs tersebut sebanyak 606.400 akun. Sebanyak 162.788 akun di antaranya memberikan pilihan.

Dari jumlah pemilih itu, sebanyak 105.812 pemilih berasal dari Indonesia. Sementara itu, sisanya berasal dari luar negeri, antara lain Malaysia, Singapura, Taiwan, Inggris, Amerika Serikat, Mesir, dan Arab Saudi.

Menurut Rahman polling kandidat menteri bagi kabinet Jokowi-JK merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam membentuk pemerintahan.

"Jokowi berkali-kali minta agar seluruh rakyat Indonesia memberikan masukan, baik nama, kriteria, maupun arsitektur kabinet. Polling ini menjawab apa yang diminta Jokowi," ujar dia. Sumber: Kompas

Baca SelengkapnyaHasil Polling Calon Anggota Kabinet Jokowi-JK