Meski pemerintah Kabupaten Tanjabbar telah melakukan tes CPNS beberapa waktu lalu, hingga kini belum jelas kapan pengumuman pasti yang diterima. Hal tersebut disampaikan Kepala BKD Tanjung Jabung Barat Zulkifli Kepada Jambi Ekspres Rabu (29/10) kemarin. "Belum ada informasi yang jelas kapan Kemenpan akan mengeluarkan hasil tersebut, namun diharapkannya, dalam waktu dekat," ujarnya. Sementara itu, dari 6513 peserta tes CPNS Kabupaten Bungo yang dinyatakan lulus bahan, sebanyak 6068 peserta yang dinyatakan berhak mengikuti ujian. selebihnya dinyatakan tidak lulus oleh Badan Kepegawaian Derah (BKD) Bungo karena tidak mengambil kartu ujian secara langsung.
Buhari panitia pelaksana CPNS Bungo saat ditemui koran harian ini mengatakan, dari 6513 peserta yang dinyatakan lulus bahan test CPNS, sebanyak 800 peserta yang dinyatakan gagal. “Jadi jumlah keseluruhan peserta yang menggikuti test CPNS sebanyak 5173 dan mereka lah yang memperebutkan 200 kursi tersebut,“bebernya. Dilanjutkannya, Untuk penggumuman test CPNS, panitia daerah masih menunggu kepastian dari pusat,“kami belum tahu, kapan hasil test CPNS ini di umumkan, nanti kalau sudah ada kepastian, kami akan publikasikan melalui media cetak,“pungkasnya.
Kebijakan pusat yang melakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama lima tahun kedepan berdampak ke daerah. Saat ini saja, beberapa daerah mengaku kekurangan CPNS. Apalagi jika kebijakan moratorium penerimaan hingga lima tahun dijalankan. Untuk provinsi Jambi saja, dalam setahun ada 200-an PNS yang pensiun. Jika dilakukan moratorium hingga lima tahun kedepan, berarti lima tahun kedepan daerah ini kekurangan 1.000 PNS. Belum lagi daerah-daerah. Seperti, Tanjabar yang kini kekurangan 5.400-an PNS. Pemerintah kabupaten Kerinci yang kini kekurangan 508 PNS. Belum lagi daerah lain seperti Tebo yang juga mengaku kekurangan.
Kondisi ini harus segera disikapi oleh pihak daerah. Sekda Provinsi Jambi, Ridham yang dikonfirmasi kemarin mengaku belum tahu kebijakan moratorium itu. Hanya saja, katanya, jika itu dilakukan, untuk menutupi kekurangan PNS, pemerintah akan menggunakan UU ASN nomor 5 tahun 2012. Sementara, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjabbar mengaku masih ada kekurangan untuk pegawai dilingkup pemkab Tanjabar. Kepala BKPP Kabupaten Tebo, Kamal Efendi ketika dikonfirmasi kemarin mengaku belum mendapat surat edaran (SE) atau pemberitahuan secara resmi dari pemerinatah pusat mengenai moratorium tersebut.Ditanya masalah solusi jika moratorium 5 tahun, dirinya menjawab harus bisa mengoptimalkan kapasitas yang ada. Pemerintah Kabupaten Kerinci sendiri malah berencana akan mengadakan penerimaan CPNS tahun 2015 mendatang. Pasalnya Kabupaten Kerinci kekurangan PNS, karena banyak yang pensiun.
Plt Kepala BKD Kerinci, Sahril Hayadi mengatakan, pihaknya berencana menerima CPNS tahun 2015. Mengenai jumlah PNS yang dibutuhkan saat ini pihaknya sedang mendata kebutuhan PNS disetiap SKPD. Namun jika dilihat jumlah pegawai yang berkurang setelah penerimaan CPNS terakhir tahun 2011 lalu sampai 2014 ini, Kabupaten Kerinci kekurangan 508 pegawai karena pensiun dan meninggal dunia. Terkait tenaga apa yang kurang di Pemkab Kerinci, Sahril mengaku, dari 508 PNS yang pensiun itu kebanyakan berasal dari guru. Selain itu Pemkab Kerinci juga kekurangan sarjana Akuntansi dan Perpajakan.
Bupati Sambut Baik Moratorium - Terkait adanya moratorium pegawai negeri sipil (PNS) selama lima tahun, pemerintah Kabupaten Sarolangun menyambut positif adanya moratorium tersebut. Bupati Sarolangun Drs. H. Cek Endra saat dikonfirmasi kemarin (29/10) mengatakan bahwa dengan adanya moratorium pihaknya akan mengoptimalkan PNS yang ada. "Bagus itu (Moratorium. Red), kita akan optimalkan PNS yang ada," kata Cek Endra. Menurut orang nomor satu di Kabupaten Sarolangun ini, bila di optimalkan kinerja seluruh PNS yang ada di kabupaten Sarolangun dirinya yakin walaupun ada moratorium tak akan mengganggu kinerja yang sudah ada. Untuk jumlah PNS di kabupaten Sarolangun sendiri menurut Cek Endra masih cukup. "InsyaAllah Sarolangun cukup PNS nya," tutup Cek Endra. Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh Kepala BKP2D Kabupaten Sarolangun, Tamim.
